(VOVworld)- Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) Thailand, merangkap Menteri Luar Negeri Thailand, sekaligus adalah kepala badan penasehat Pusat Penjagaan Ketertiban dan Perdamaian (CMPO) dari Pemerintah, Surapong Tovichakchaikul memberitahukan bahwa Pusat ini akan merekomendasikan  penghapusan perintah situasi darurat yang sedang diterapkan di Ibukota Bangkok dan beberapa provinsi di sekitarnya dalam rapat Kabinet yang direncankan akan berlangsung pada Selasa (18 Maret).

Dia mengatakan CMPO-badan yang sedang bertanggung jawab melaksanakan perintah situasi darurat, akan meminta kepada Kabinet supaya mengganti perintah situasi darurat sebagai pengganti Undang-Undang Keamanan Domestik (ISA). Menurut pernyataan CMPO, kalau ISA menjadi efektif, maka CMPO akan menjadi satu pusat baru dengan struktur yang sama untuk mengawasi tentara, polisi dan aktivitas-aktivitas sipil. Pernyataan ini menekankan bahwa penghapusan perintah situasi darurat akan bermanfaat terhadap citra, investasi, pariwisata dan aktivitas-aktivitas bisnis dari Tanah Air.


Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh CMPO pada latar belakang semakin ada banyak badan usaha yang memberikan tekanan untuk menuntut penghapusan perintah situasi darurat dan gelombang demonstrasi anti Pemerintah di jalan sedang berangsur-angsur mereda. Kepala pasukan polisi nasional Thailand, Adul Saengsingkaew juga telah menyatakan dukungan terhadap penghapusan perintah situasi darurat./.