(VOVworld) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggeris, Kamis (7/1) memberitahukan bahwa negara ini memanggil Duta Besar Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea di London setelah Pyong Yang melakukan uji  bom hidrogen (bom H) sehari sebelumnya. Sekretaris Negara Kemlu Inggeris urusan masalah Asia, Hugo Swire memberitahukan bahwa Inggeris mendukung satu Resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengenakan sanksi-sanksi baru terhadap RDR Korea serta menyebutkan uji  bom yang dilakukan Pyong Yang “sebagai pelanggaran yang jelas-jelas” terhadap resolusi-resolusi PBB.

Juga pada hari yang sama, Kemlu Thailand menyatakan “kecemasan yang mendalam”, serta menekankan bahwa tindakan yang dilakukan Pyong Yang itu “tidak hanya melanggar resolusi-resolusi yang bersangkutan dari DK PBB saja, melainkan juga mengauskan upaya-upaya komunitas internasional dalam usaha denuklirisasi Semenanjung Korea”. Pemerintah Australia mengutuk uji nuklir yang dilakukan RDR Korea, menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan secara serius patokan-patokan internasional tentang non-proliferasi senjata nuklir, Traktat tentang non-proliferasi senjata nuklir dan Traktat larangan uji coba nuklir komprehensif.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Norwegia, Borge Brende menganggap uji nuklir yang dilakukan RDR Korea sebagai “ancaman yang serius terhadap keamanan global dan harus dikutuk keras”. Republik Czech berpendapat bahwa ini merupakan tindakan yang “pantas disayangkan dan tidak bertanggung jawab” mengancam kestabilan dan perdamaian tidak hanya di Semenanjung Korea saja, tapi juga di seluruh kawasan. Menlu Portugal, Autusto Santos Silva juga mengutuk uji coba tersebut, serta berharap supaya DK PBB akan mengeluarkan langkah-langkah mencegah gerak-gerik seperti itu. Sementara itu, Belarus mendesak RDR Korea supaya menjamin pelaksanaan semua resolusi DK PBB dan jangan melakukan tindakan yang bisa menimbulkan eskalasi ketegangan.

Dalam jumpa pers pada Kamis (7/1), Juru bicara Kemlu Tiongkok, Hua Chunying, memberitahukan bahwa negara ini telah memanggil seorang diplomat senior RDR Korea untuk menjelaskan secara terinci pendirian Beijing tentang uji  nuklir yang dilakukan Pyong Yang.

Pada hari yang sama, Kantor Berita Yonhap dari Republik Korea mengutip sumber berita dari Kantor Presiden negara ini yang memberitahukan bahwa Presiden Republik Korea, Park Geun-hye dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Kamis (7/1) telah sepakat bekerjasama erat supaya PBB bisa cepat mengesahkan satu Resolusi tentang sanksi-sanksi keras terhadap RDR Korea setelah Pyong Yang menyatakan telah melakukan satu uji coba nuklir.