(VOVWORLD) - Pada awal bulan Desember ini, Forum Demokrasi Bali (BDF) kali ke-12 sudah dibuka di Pulau wisata Bali. Dengan tema: “Demokrasi dan Inklusivitas”, BDF kali ini menekankan partisipasi semua unsur sosial dalam pembangunan demokrasi.
Para utusan memfoto bersama di Forum Demokrasi Bali kali ke-12 (Foto: Huong Tra / VOV)) |
Forum Bali 2019 menyerap partisipasi dari lebih dari 90 negara dan banyak organisasi internasional. Di depan forum kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi memberitahukan:
“Demokrasi merupakan satu instrumen yang menciptakan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan untuk semua orang. Suksesnya demokrasi bersangkutan erat dengan tarap inklusivitas, dimana semua orang berhak memberikan sumbangan dalam proses demokrasi dan semuanya menikmati keuntungan dari demokrasi. Satu negara akan sedikit punya kecenderungan tentang merosotnya demokrasi dan menjadi lebih stabil kalau ada kebebasan dan inklusivitas”.
Menurut Menlu Indonesia, jangan melakukan diskriminasi gender, kebudayaan, bangsa atau agama terhadap semua unsur peserta dalam proses membangun demokrasi, khususnya harus memperhatikan pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Oleh karenanya, pada forum tahun ini, sidang perbahasan dengan tema: “Kepemimpinan perempuan, inklusivitas dan negara demokratis” telah menekankan peranan penting perempuan sebagai salah satu tonggak demokrasi. Para presenter utama dalam lokakarya adalah para Menlu dari Indonesia, Australia, Kenya, Namibia dan banyak pemimpin perempuan yang lain. Mereka telah berbagi kisah-kisah tentang partisipasi perempuan di bidang politik, dalam menyusun kebijakan umum, dari situ menekankan peranan memimpin dari perempuan dalam demokrasi, khususnya dalam pemerintah. Menlu Kenya, Monica Juma mengatakan:
“Di negara saya, partisipasi perempuan berlangsung di banyak bidang, di antaranya ada politik. Banyak orang perempuan Kenya sudah mulai menjadi pemimpin. Menurut saya, partisipasi perempuan sekarang ini sangat penting, bahkan menjadi prioritas. Saya ingin mengimbau kepada kalangan perempuan supaya lebih berani, memikul tanggung jawab penting dalam masyarakat”.
Nguyen Thi Ngoc Anh, mahasiswi tahun ke-3, Fakultas Internasional, Universitas Nasional Hanoi, salah seorang peserta forum kali ini (Foto: Huong Tra / VOV) |
Di samping kalangan perempuan, pemuda juga memainkan peranan penting dalam demokrasi. Dari tahun 2017, di Forum Demokrasi Bali telah memperluas lagi Forum Mahasiswa Demokrasi Bali (BDSC) dengan tujuan menyampaikan nilai demokrasi kepada generasi muda dan menerima pandangan dari kalangan muda terhadap demokrasi. Pada tahun ini, BDSC kali ke-3 diadakan dengan tema: “Kalangan muda dan inklusivitas dari demokrasi digital”. Nguyen Thi Ngoc Anh, mahasiswi tahun ke-3, Fakultas Internasional, Universitas Nasional Hanoi, salah seorang peserta forum kali ini, mengatakan:
“Saya mendapat kehormatan untuk menghadiri Forum Demokrasi Bali di Indonesia. Dalam sidang perbahasan untuk mahasiswa, saya juga memberikan keberbagian tentang bagaimana dampaknya kombinasi antara demokrasi dan sistem digital di Vietnam terhadap kalangan muda. Di samping itu, saya juga memperoleh banyak pengetahuan dan keberbagian dari sahabat-sahabat internasional tentang penerapan demokrasi di semua bidang. Saya berharap supaya forum ini membantu saya mendapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang demokrasi”.
Isi baru pada Forum Demokrasi Bali kali ini ialah sidang perbahasan untuk para wirausaha dengan tema: “Inklusivitas ekonomi”. Perbahasan ini membahas demokrasi dalam aktivitas bisnis.
Di samping itu, juga ada satu sesi perbahasan dengan partisipasi dari masyarakat sipil dengan tema: “Inklusivitas dan kemerosotan demokrasi”. Pada perbahasan ini, semua lembaga swadaya masyarakat dan media peserta telah membahas hubungan antara inklusivitas dan demokrasi.
Selain itu, Forum Demokrasi Bali merupakan satu forum antar-Pemerintah tahunan yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008. Selama 12 tahun ini, forum ini memainkan peranan penting dalam membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia-Pasifik, menciptakan syarat bagi semua negara untuk berbagi pengalaman praktek dalam menyelenggarakan tanah air, memacu kesetaraan, pengertian dan saling menghormati.