Dengan total GDP sebesar 24,6 miliar USD, setara dengan sekitar 30% perekonomian global, nilai perdagangan menduduki 27,1% nilai perdagangan dunia, dampak ekonomi RCEP sangatlah jelas seperti: mengurangi tarif impor dan memperkokoh prinsip asal-usul dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN+1 (misalnya FTA ASEAN-Tiongkok, FTA ASEAN-Jepang).

RCEP menghapus sekitar 90% tarif terhadap barang dagangan barter antara pihak-pihak peserta penandatanganan dalam waktu 20 tahun sejak hari berlaku. Ketika menilai momentum RCEP terhadap Vietnam, Thailand, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Bapak Nikorndej Balankura, Dubes Thailand di Vietnam, mengatakan:

Kita merupakan negara-negara yang bersandarkan pada pertanian, oleh karena itu RCEP merupakan instrumen penting  yang bisa memulihkan ekonomi ASEAN, Thailand, Vietnam, dan negara-negara di Kawasan sungai Mekong. Ini juga merupakan metode bagi negara-negara untuk mengekspor barang dan jasa ke negara-negara anggota RCEP lainnya seperti Tiongkok, Republik Korea, Jepang,... RCEP juga menegaskan sentralitas ASEAN dan merupakan cara untuk turut membangun Komunitas Ekonomi ASEAN kian menjadi kuat.

Nikorndej Balankura, Dubes Thailand di Vietnam (Foto: Kedubes Thailand di Hanoi)

Menurut Dubes Nikorndej Balankura, berlakunya RCEP merupakan peluang baik bagi semua negara anggota untuk mengekspor barang karena dalam perjanjian itu, negara-negara anggota telah memberikan barang satu sama lain dengan tarif yang sudah dikurangi, khususnya butir-butir prioritas dalam pemecahan prosedur beacukai terhadap hasil pertanian – produk utama yang dimiliki negara-negara ASEAN.

RCEP telah memberikan prioritas-prioritas tentang tarif  bagi semua barang, tetapi bisa dilihat bahwa barang-barang yang mendapat banyak prioritas dari RCEP ialah hasil pertanian. Oleh karena itu Thailand dan Vietnam akan memperoleh kepentingan dari Perjanjian ini karena pemecahan prosedur beacukai cepat, khususnya hasil pertanian”.

Khususnya, RCEP akan merangsang e-commerce lintas batas dan menciptakan syarat bagi badan-badan usaha kecil dan menengah (SME) untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Perjanjian ini menciptakan satu lingkungan yang kondusif bagi e-commerce seperti melindungi konsumen online dan data pribadi online, bersamaan itu menciptakan syarat untuk mentransfer informasi lintas batas dengan alat-alat elektronik.

Menurut hemat saya, setelah RCEP berlaku, SME perlu dengan cepat meneliti butir-butir yang terkait RCEP untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya perjanjian perdagangan bebas ini. Mereka akan perlu meneliti kebiasaan konsumen, kebiasaan pasar, perlu memanfaatkan ekonomi digital,dan perlu mengkonektivitaskan erat e-commerce. Saya berharap agar setelah RCEP berlaku, rantai pasokan akan menjadi rantai pasokan yang pada pokoknya berdasarkan pada e-commerce. Hal ini sangat penting agar tidak hanya perusahaan-perusahaan besar memperoleh kepentingan saja, melainkan perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan yang baru dibentuk juga mendapat kepentingan.

Menilai kemampuan beradaptasi dari Vietnam ketika RCEP berlaku, Dubes Nikorndej Balankura, mengatakan:

Saya melihat bahwa Vietnam bisa beradaptasi secara tepat waktu, ini merupakan tantangan terhadap banyak negara, tetapi dengan sangat cepat Vietnam telah berhasil melakukannya. Selain itu, Vietnam telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam penandatanganan 13 perjanjian perdagangan bebas dengan lebih dari 50 negara. Hasil  ini memberikan satu keuntungan dalam perjanjian kepada Vietnam. Oleh karenanya, saya percaya bahwa pada tahun ini, tahun di mana kita semua berharap agar Covid-19 akan berakhir, Vietnam akan pulih secara cepat.