(VOVWORLD) - Pada tahun 2018, diplomasi Indonesia mencapai banyak prestasi besar, di antaranya Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahap 2019-2020 dan sepanjang tahun lalu, Indonesia telah menyelenggarakan dengan sukses serangkaian peristiwa internasional. Tahun 2019 terus menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, 9/1/2019 di Jakarta, Ibukota dalam jumpa pers untuk mengumumkan Pernyataan Pers Tahunan Kemlu tahun 2019.
 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi (Foto :VNA) |
Ketika membuka pidatonya, Menlu Retno Marsudi menegaskan semua prestasi yang telah dicapai Indonesia pada tahun 2018. Untuk mencapai prestasi-prestasi ini, selama 4 tahun ini, Indonesia mengikuti kebijakan diplomasi dengan 4 prioritas besar :Diplomasi Menjaga Kedaulatan NKRI, Perlindungan WNI di Luar Negeri, Memperkuat diplomasi ekonomi dan peran Indonesia di kawasan dan dunia. Untuk mempertahankan kedaulatannya, selama 4 tahun ini, Indonesia melaksanakan dengan baik pekerjaan diplomasi perbatasan.
“Negosiasi perbatasan tidak pernah mudah, perlu waktu panjang, perlu kesabaran, sambil terus membangun saling percaya.Dalam 4 tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan. Terdapat 129 perundingan perbatasan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain, yaitu dengan India, Malaysia, Viet Nam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand dan Timor-Leste. Pada tahun 2018, Indonesia dan Vietnam mencapai Kesepakatan untuk menerima prinsip nonsingle line, yakni garis Landas Kontinen (LK) berbeda dengan garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).”
Melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan prioritas yang kedua. Bagi masalah ini, berbagai organisasi yang bersangkutan, di antaranya ada Kemlu Indonesia, memanfaatkan perubahan teknologi untuk membentuk portal “Peduli WNI” - Portal Peduli WNI adalah platform tentang tunggal pelayanan dan perlindungan WNI.
“Hasil kerja keras perlindungan juga dapat dilihat dari data ini. Dalam 4 tahun: 73,503 kasus WNI telah diselesaikan; 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati; 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi; 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia; 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan; dan lebih dari Rp. 574 miliar hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan.”.
Dalam diplomasi ekonomi, untuk menghadapi tantangan-tantangan global dalam masalah-masalah lain yang terjadi karena perang dagang, diplomasi ekonomi Indonesia telah memperkuat kerjasama ekonomi dengan pasar-pasar yang belum dieksploitasi dan potensial seperti : Negara-negara Afrika Selatan, Asia Tengah dan beberapa negara Amerika Latin, memperkuat infrastruktur bilateral untuk meningkatkan daya saing dari komoditas Indonesia melalui perundingan CEPA, FTA dan PTA, memperluas menjual produk industri strategis dan membela produk strategis Indonesia seperti kelapa sawit Indonesia .
“Diplomasi ekonomi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan untuk dua hal. Pertama, Indonesia merupakan negara pertama yang dapat menyelesaikan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Dengan pengaturan ini, maka produk kayu Indonesia sudah tidak memerlukan due diligence untuk memasuki pasar Eropa. Kedua, seluruh penerbangan Indonesia telah dicabut larangan terbang ke negara-negara Uni Eropa pada bulan Juni 2018..”
Peranan Indonesia di kawasan dan global merupakan prirotas keempat dari kebijakan diplomasi Indonesia. Menlu RI mengulangi visi Indonesia ketika menjadi titik tumpu maritim global dengan memperkuat diplomasi maritim dan mempertahankan kestabilan, keamanan dan memakmuran di kawasan Indo-Pasifik. “Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN mengajak semua mitra untuk terus mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik”. ASEAN harus selalu menjadi penggerak perubahan di kawasan. Keamanan Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya merupakan kepentingan Indonesia dan semua negara ASEAN. Salah satu tantangan yang dihadapi Kawasan Asia Tenggara adalah keamanan laut. Indonesia ingin terus memastikan bahwa Declaration of Conducts dapat terus diimplementasikan secara penuh.”
Indonesia akan terus bekerjasama, memperkokoh persatuan ASEAN, mendukung Thailand yang menjadi Ketua ASEAN 2019. Dalam upaya-upaya ini, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta dan akan selesai pada beberapa bulan mendatang dengan berkoordinasi ntuk membuka “AHA Centre” di Rakhine State, Myanmar.
Pada akhir pidatonya, Menlu Indonesia percaya bahwa dengan kebijakan diplomasi yang netral dan terus mengembangkan 4 prioritas tersebut, bersama dengan upaya-upaya warga dan pemerintah, tahun diplomasi yang sibuk dari Indonesia 2019 aka mencapai sukses yang baik.