Menjamin Hak Mendekati Pendidikan untuk Semua Anak-Anak

(VOVWORLD) - Mulai tahun ajar 2025-2026, Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) memutuskan untuk membebaskan semua uang sekolah untuk pelajar dari taman kanak-kanak hingga SMA negeri di seluruh tanah air. Kebijakan ini memiliki makna besar yang menunjukkan visi strategis dari Partai dan Negara Vietnam dalam mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menjamin Hak Mendekati Pendidikan untuk Semua Anak-Anak - ảnh 1Ilustrasi. Sumber: taichinh.vn

Di sidang pada tgl 28 Februari 2025, setelah Pemerintah melaporkan kemampuan menyeimbangkan keuangan berkat usaha perampingan aparat, Polit Biro KS PKV telah memutuskan membebaskan semua uang sekolah untuk pelajar dari taman kanak-kanak hingga SMA negeri di seluruh tanah air.

Menurut statistik Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, kebijakan ini akan berdampak terhadap lebih dari 23 juta pelajar dari taman kanak-kanak hingga SD, SMP, SMA (belum termasuk pelajar di pusat-pusat pendidikan vokasi dan pendidikan berkelanjutan). Untuk membebaskan uang sekolah, APBN harus mengalokasikan sekitar 30 triliun VND per tahun (sekitar 1,26 miliar USD).

Menjamin hak mendekati pendidikan untuk semua anak-anak

Laporan Ringkasan Pendidikan Vietnam tahun 2022 yang diumumkan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperlihatkan bahwa masih ada sejumlah anak-anak Vietnam yang belum menyelesaikan beberapa tingkat pendidikan, di antaranya sebab-musabab utama ialah kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Oleh karena itu, pembebasan uang sekolah akan membantu mengurangi situasi ini, menciptakan peluang untuk belajar yang lebih setara bagi semua pelajar. Kebijakan ini sangat menguntungkan anak-anak di daerah pedalaman, daerah terpencil dan keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, tempat di mana prosentase anak-anak yang tidak bersekolah jauh lebih tinggi daripada kawasan perkotaan. Ibu Nong Thi Vui, Rektor SD semi internat untuk warga etnis minoritas Kecamatan Kien Moc (kecamatan perbatasan), Kabupaten Dinh Lap, Provinsi Lang Son, memberitahukan:

Menurut hemat saya, pembebasan uang sekolah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap usaha pendidikan. Bagi tempat-tempat yang masih dilanda banyak kesulitan, kebijakan ini sangat baik dan sesuai, menciptakan syarat bagi para pelajar untuk bersekolah secara penuh.

Ketika tidak perlu membayar uang sekolah, orang tua bisa menyediakan lebih banyak sumber daya untuk melakukan investasi pada kebutuhan-kebutuhan pendidikan lainnya, seperti buku, alat belajar, kursus-kursus tambahan dan pengembangan keterampilan untuk anak-anak, dari situ meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong perkembangan anak-anak secara komprehensif. Bapak Nong Van Hoan di Kabupaten Cho Moi, Provinsi Bac Kan, menyatakan:

Di sini baik yang tinggal di kotamadya maupun di pusat kecamatan, pendapatan utama  kami berasal dari usaha kehutanan dan pertanian. Pembebasan uang sekolah oleh Partai dan Negara sangat baik bagi warga di daerah pegunungan. Hal ini juga mengurangi sebagian tekanan ekonomi bagi kami untuk memikirkan anak-anak dengan lebih baik.

Pembebasan uang sekolah hingga SMA juga akan menciptakan syarat bagi para pelajar untuk menempuh kuliah di sekolah tinggi atau berbaur dengan pasar tenaga kerja trampil. Khususnya dalam konteks masyarakat berkembang sehingga menuntut tenaga kerja yang trampil, termasuk bidang pertanian.

 

Turut membangun satu masyarakat yang maju dan berkembang secara berkelanjutan

Kebijakan pembebasan uang sekolah untuk para pelajar dari taman kanak-kanak hingga SMA negeri tidak hanya memberikan kepentingan langsung kepada para pelajar dan keluarganya saja, melainkan juga turut membangun satu masyarakat yang maju dan berkembang secara berkelanjutan.

Haluan pembebasan uang sekolah juga menunjukkan keunggulan dari sistem kebijakan publik dan jaring pengaman sosial, memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap Partai dan Negara. Ini juga merupakan satu langkah penting dalam merealisasi target-target pembangunan yang berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya target tentang pendidikan dan pengurangan ketidaksetaraan.

Pembangunan masyarakat belajar, bersama dengan solusi-solusi strategis, di antaranya ada pembebasan uang sekolah, memanifestasikan tanggung jawab Partai dan Negara terhadap pemikiran pembelajaran untuk generasi masa depan dari tanah air. Kebijakan ini juga menunjukkan, Partai dan Negara telah sangat berupaya memperhatikan pendidikan, selalu menganggap pendidikan sebagai kebijakan nasional papan atas./.

Komentar

Yang lain