(VOVworld) – Presiden sementara Mesir, Adly Mansour  baru saja mengesahkan Undang-Undang Sementara negara ini yang meliputi 33 pasal, di antaranya menetapkan jadwal untuk tahap transisi yang berlangsung selama waktu sedikit-dikitnya 6 bulan. Tahap transisi ini akan mulai pada saat Pernyataan Undang-Undang Dasar diumumkan dan akan berakhir setelah pemilu presiden yang direncanakan akan berlangsung pada awal tahun 2014.

Mesir akan ada waktu 5 bulan untuk mengamandir Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh faksi Islam dan  mengesahkan-nya dengan referendum, dan ada satu bulan untuk mengadakan pemilu Parlemen. Parlemen baru punya batas waktu 1 minggu untuk menetapkan waktu pemilu presiden. Akan tetapi, gerakan Tamarod yang berdiri di belakang gelombang demonstrasi menentang Presiden yang dipecat Mohamed Morsi, telah menolak pengumuman Undang-Undang Dasar baru yang dikeluarkan oleh Presiden sementara, Adly Mansour. Sementara itu, opini umum terus memberikan reaksi terhadap perkembangan-perkembangan baru di gelanggang politik Mesir.


Pada jumpa pers periodik pada Selasa (9 Juli), jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengimbau kepada partai-partai yang bersangkutan di Mesir supaya memulihkan hukum dan ketertiban serta kestabilan masyarakat. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov memberitahukan bahwa Rusia mendukung upaya-upaya guna menghentikan kekerasan dan bentrokan serta menstabilkan situasi, dan cepat melakukan proses politik; bersamaan itu menyatakan kekhawatiran bahwa para pemimpin Mesir sekarang berfokus menangani masalah internal, maka akan tidak bisa berfokus menangani masalah-masalah regional yang mendesak.

Juga pada Selasa (9 Juli), Israel telah mengimbau kepada Washington supaya jangan menghentikan pos bantuan tahunan senilai USD 1,3 miliar kepada Mesir pada latar belakang kudeta menggulingkan Mohamed Morsi terjadi baru-baru ini./.