Umumkan Keputusan Presiden Negara Vietnam mengenai Amnesti Tahun 2025

(VOVWORLD) - Kantor Presiden Negara Vietnam berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Mahkamah Rakyat Agung, pada hari Selasa pagi (04 Maret), di Kota Hanoi, telah mengadakan Konferensi pers untuk mengumumkan Keputusan Presiden Negara nomor 266 mengenai amnesti tahun 2025.
Umumkan Keputusan Presiden Negara Vietnam mengenai Amnesti Tahun 2025 - ảnh 1Deputi Menteri Keamanan Publik, Mayor Jenderal Le Van Tuyen berbicara di depan konferensi pers tersebut (Foto: quochoi.vn)

Ketika berbicara di depan konferensi pers tersebut, Wakil Kepala Kantor Presiden Pham Ngoc Ha memberitahukan bahwa pemberian amnesti untuk membebaskan tahanan sebelum batas waktunya orang-orang yang dikenakan hukuman jangka waktu tertentu dan hukuman seumur hidup yang dilaksanakan sehubungan dengan peringatan HUT ke-50 Pembebasan Vietnam Selatan dan Penyatuan Tanah Air (30/4/1975-30/4/2025).

Di konferensi pers ini, Deputi Menteri Keamanan Publik, Mayor Jenderal Le Van Tuyen memberitahukan bahwa pekerjaan pemberian amnesti merupakan rekam jejak humanis yang terbesar daru haluan pemberian amnesti, mencerminkan secara jelas prioritas dari semua haluan dan kebijakan Partai dan Negara Vietnam dalam menjamin dan mendorong Hak Asasi Manusia (HAM). Dia mengatakan:

Perluasan kebijakan terhadap orang-orang yang mendapatkan amnesti tahun ini merupakan pelaksanaan kebijakan amnesti dari Negara tapi juga mencatat hasil dalam pekerjaan merehabilitasi dan pendidikan oleh para tahanan di semua kamp pendidikan dari Pasukan Keamanan Publik Rakyat. Satu hal lagi yang ditinjau oleh Negara ialah berdasarkan pada hasil-hasil pemberian amnesti dulu, para orang yang mendapatkan amnesti telah menaati dengan baik semua haluan, garis politik dan kebijakan dari Partai Komunis dan Hukum Negara, prosentase orang yang melanggar hukum lagi sangat rendah. Ini juga merupakan salah satu prioritas yang diperluas oleh Vietnam tahun ini untuk memacu para tahanan dalam proses rehabilitasi di kamp pendidikan ulang  supaya apabila terus menaati hukum dengan baik akan mendapatkan kebijakan amnesti dari Partai dan Negara”.

Komentar

Yang lain