(VOVworld) – Menurut Kantor Berita Tiongkok, Xinhua, pada Rabu (22 April), Pemerintah Zona administrasi istimewa Hong Kong (SAR), Tiongkok telah mengumumkan rencana reformasi Undang-Undang Dasar untuk melakukan pemilihan Kepala Zona...
(VOVworld) – Parlemen Amerika Serikat (AS) pada Rabu (22 April) telah mengesahkan satu Undang-Undang (UU) Dwi Partai di bidang keamanan cyber
(VOVworld) – Tadamori Oshima, 68 tahun memikul jabatan baru termasuk juga pengawasan terhadap satu komisi para pakar yang bertanggung jawab menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi sistim pemilihan
(VOVworld) – Pada Senin (20 April), di kota Hanoi, Kementerian Hukum Vietnam mengadakan konferensi daerah Vietnam Utara untuk memberikan sumbangan pendapat terhadap rancangan laporan terpadu dari Pemerintah mengenai hasil pengambilan pendapatan rakyat dan...
(VOVworld) - Pada Kamis (16 April), para legislator Amerika Serikat (AS) telah menyampaikan kepada Kongres Rancangan Undang-Undang (Rancangan UU) mengenai hak melakukan perundingan cepat guna membantu pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama mempercepat...
(VOVworld) – Pada Rabu (15 April), Kabinet Mesir telah mengesahkan isi-isi revisi dari Undang-Undang organisasi Parlemen dan Undang-Undang pembagian satuan pemilihan, melalui itu mendorong penyelenggaraan pemilihan parlemen yang...
(VOVworld) – Untuk melanjutkan konferensi anggota MN yang bekerja penuh waktu, pada Kamis (16 April), para anggota MN menyediakan waktu sehari untuk memberikan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Organisasi pemerintahan...
(VOVworld) – Menurut Undang-Undang, Kongres Amerika Serikat punya waktu selama 45 hari untuk meninjau dan mengesahkan rekomendasi yang diajukan Presiden Barack Obama
(VOVworld) – Pada Kamis pagi (9 April), di kota Hanoi, Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam melanjutkan persidangan ke-37, memberikan pendapat terhadap rancangan laporan pemaparan tentang penerimaan dan penyesuaian rancangan Undang...
(VOVworld) – Upacara tersebut berlangsung di kota Hanoi pada Rabu pagi (8 April) untuk berkoordinasi melakukan sosialisasi tentang haluan dan garis politik dari Partai, kebijakan dan undang-undnag dari Negara, program...
(VOVworld) – Upacara tersebut berlangsung di kota Hanoi pada Rabu pagi (8 April) untuk berkoordinasi melakukan sosialisasi tentang haluan dan garis politik dari Partai, kebijakan dan undang-undang dari Negara, program...
(VOVworld) – Para pihak memperkuat pekerjaan sosialisasi, meningkatkan kesedaran dan tanggung jawab badan usaha dalam melaksanakan Undang-Undang tentang Perpajakan dan Pabean
(VOVworld) - Untuk meneruskan persidangan ke-37, pada Selasa pagi (7 April), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) memberikan pendapat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen). Menurut pemaparan dari Pemerintah, Rancangan Kitab UU Hukum Pidana...
(VOVworld) - Dalam sidang pertama Komite Undang-Undang Dasar, pada Senin (6 April), Presiden Ukraina, Petro Poroshenko mengeluarkan proritas nomor 1 dalam merevisi Undang-Undang Dasar yaitu desentralisasi
(VOVworld) – Persidangan ke-37 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 telah dibuka pada Senin pagi (6 April), di kota Hanoi dengan dipimpin oleh Ketua MN Nguyen Sinh Hung....
(VOVworld) – Pada Rabu malam (1 April), Raja Thailand mengeluarkan dekrit kerajaan mengijinkan usul menghapus Undang-Undang Darurat Militer yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan ocha
(VOVworld) – Undang-Undang Dasar Vietnam baru yang direvisi pada 2013 telah mencantumkan secara lengkap semua hak anak-anak
(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha pada Senin (30 Maret) menyatakan bahwa dia akan menggunakan wewenang khusus menurut ketentuan Undang-Undang Dasar
(VOVworld) – Pada Senin pagi (30 Maret), di kota Hanoi, Kementerian Hukum Vietnam berkoordinasi dengan Badan Perkembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengadakan lokakarya untuk mengambil pendapat para pakar di bidang penataran dan penelitian...
(VOVworld) - Hak dapat mendekati informasi dari warga negara mempunyai makna yang amat penting untuk menjamin pelaksanaan hak manusia yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar - tahun 2013