Melalui tiga kunjungan kerja, Komisi Eropa menegaskan, Vietnam telah menjalankan arah yang tepat dan mengalami banyak perkembangan positif, tetapi masih ada beberapa persoalan yang perlu diatasi. Untuk menyiapkan inspeksi ke-4 Rombongan Komisi Eropa di Vietnam (direncanakan pada Juni mendatang), Vietnam sedang berupaya menggelar beberapa solusi untuk cepat menghapuskan kartu kuning.  

Selama lima tahun ini, Vietnam telah banyak melakukan usaha keras untuk menghapuskan kartu kuning melalui penggelaran rekomendasi-rekomendasi Komisi Eropa. Yaitu: selangkah demi selangkah menyempurnakan kerangka hukum, di antaranya ada Undang-Undang mengenai Perikanan tahun 2017; pekerjaan memasang alat pengawasan perjalanan di kapal penangkap ikan kian aktif digencarkan dan mencapai prosentase tinggi; seiring dengan itu mengalami perkembangan-perkembangan tentang infrastruktur materiil, pelacakan asal-usul hasil perikanan, dan sebagainya. Meskipun begitu, masih ada beberapa persoalan sehingga Komisi Eropa belum bisa menghapuskan kartu kuning terhadap hasil perikanan Vietnam.

Vietnam bertekad menghapuskan kartu kuning dari Komisi Eropa terhadap hasil perikanan (Ilustrasi) (Foto: VOV)

Gigih Menggelar Usaha Keras untuk Menghapuskan Kartu Kuning

Pada kenyataan, perihal tidak menghapuskan kartu kuning dari Komisi Eropa akan menimbulkan banyak konsekuensi bagi ekspor hasil perikanan Vietnam. Oleh karena itu, cepat menghapuskan kartu kuning terhadap hasil perikanan Vietnam menjadi prioritas setinggi-tingginya.

Pada tgl 13 Februari 2023, Perdana Menteri (PM) Pemerintah telah memberlakukan “Rencana Aksi menentang penangkapan hasil perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan ketentuan, menyiapkan temu kerja ke-4 dengan Rombongan inspektorat Komisi Eropa”. Menurut itu, PM memberikan arahan, sampai Mei 2023, harus meninjau dan menyelesaikan statistik terhadap seluruh jumlah kapal penangkap ikan dari daerah-daerah, menyelesaikan seratus persen usaha melakukan pendaftaran dan registrasi, memberikan tanda pada kapal penangkap ikan, memberikan surat izin penangkapan hasil perikanan, memasang alat pengawasan perjalanan (VMS) sesuai dengan ketentuan. Memeriksa dan mengontrol seratus persen jumlah kapal penangkap ikan yang keluar dan masuk pelabuhan di pos penjaga perbatasan di laut; memeriksa dan mengontrol kapal penangkap ikan yang keluar-masuk pelabuhan sesuai dengan ketentuan. Seiring dengan itu, membuat mekanisme kerja sama antardaerah untuk mengontrol seratus persen jumlah kapal ikan provinsi yang beraktivitas di perairan luar provinsi.  

Khususnya, PM Pemerintah meminta harus menghentikan penangkapan hasil perikanan yang ilegal di perairan asing, mengadili dan menangani secara serius pelanggaran-pelanggaran di perairan asing dan menberikan informasi di media.

Memperkuat Peningkatan Pemahaman

Ekspor hasil perikanan ke Uni Eropa sekarang menduduki sekitar 11-12 persen total nilai ekspor hasil perikanan dari Vietnam, yaitu skala pasar mencapai miliaran USD. Itu juga merupakan sumber pencaharian untuk lebih dari lima juta pekerja yang beraktivitas di laut untuk mencari mata pencaharian selama beberapa generasi. Apabila kartu kuning tidak dihapuskan maka hasil perikanan dari kaum nelayan akan mengalami banyak rintangan dalam ekspor, tidak hanya di Eropa, maupun di pasar-pasar lain di dunia. Oleh karena itu, memperkuat peningkatan pemahaman kaum nelayan merupakan tugas papan atas. Banyak nelayan telah memahami makna penting usaha mencatat dan menyampaikan catatan penangkapan hasil perikanan serta menaati pemasangan VMS.

Seiring memperkuat peningkatan pemahaman dan penaatan hukum dari kaum nelayan, daerah-daearh pesisir juga menegaskan tekad secara cepat menghapuskan “kartu kuning” dengan langkah-langkah mengontrol tim kapal. Sebagai satu provinsi yang memiliki tim kapal penangkapan ikan paling banyak, menduduki 16 persen kuantitas hasil perikanan di Vietnam, Provinsi Kien Giang meminta kepada pusat untuk membantu pembentukan pasukan pengawas perikanan  daerah untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan di laut. Provinsi Kien Giang melaksanakan dengan serius 180 hari klimaks melaksanakan eksploitasi IUU, berkomitmen akan menjadi provinsi pelopor dalam menangani secara serius semua pelanggaran IUU. Le Quoc Anh, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Kien Giang menegaskan:

 “Provinsi Kien Giang memiliki jumlah kapal penangkap ikan yang paling banyak di Vietnam. Apabila tidak menangani dengan serius, maka  pelaksanaan ketentuan Pemerintah akan mengalami kesulitan. Di samping itu, saya meminta pasukan-pasukan, di antaranya ada pasukan keamanan publik supaya mencari para subyek yang secara rutin menghindari dan berperilaku menentang pasukan-pasukan fungsional”.

Setelah waktu panjang digelar secara gigih, pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan IUU telah mengalami perkembangan-perkembangan lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Tetapi, apabila tidak mengelola tim kapal, dan masih ada pelanggaran terhadap perairan asing, maka penghapusan kartu kuning tetap menghadapi kesulitan. Deputi Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Phung Duc Tien menyatakan:

“Vietnam kian berintegrasi secara mendalam pada perekonomian global maka harus melaksanakan dengan serius semua ketentuan organisasi-organisasi internasional dan itu juga merupakan semangat Undang-Undang mengenai Perikanan 2017 yaitu  perkembangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penghapusan kartu kuning merupakan tugas yang teramat penting. Dengan tekad dari seluruh sistem politik, koordinasi erat antara berbagai kementerian, instansi, daerah dan antardaerah, di bawah kepemimpinan Pemerintah dan PM Pemerintah, kita percaya akan segera menghapuskan kartu kuning pada tahun ini”.   

Dengan tekad politik yang tinggi, penggelaran secara sinkron dan terkonsentrasi semua sumber daya yang sudah ada dan koordinasi erat dari daerah-daerah, pelaksanaan dengan serius semua naskah yang telah diberlakukan, Vietnam sedang giat menyiapkan sidang kerja ke-4 dengan Komisi Eropa pada Juni mendatang dengan tujuan segera menghapuskan kartu kuning pada tahun 2023 ini.